DPR Setuju Perppu Penanganan Covid-19 Jadi UU, Uji Materi di MK Terus Berjalan

Proses uji materi terus berjalan, hingga perppu itu resmi ditetapkan sebagai UU.

"Uji materi Perppu di MK jalan terus sampai dengan adanya UU penetapan Perppu dimaksud," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (5/5/2020).

Menurut Fajar, jika Perppu sudah resmi ditetapkan sebagai undang-undang, gugatan akan dinyatakan kehilangan obyeknya.

Namun demikian, dalam bentuk undang-undang sekalipun, ketentuan di dalam aturan itu dapat diuji kembali ke MK.

"Terhadap UU itu nantinya terbuka untuk kembali diuji materi di MK," jelas Fajar.

Fajar mengatakan, MK sendiri tidak bisa memastikan kapan proses uji materi terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 selesai.

Proses tersebut, kata dia, sangat bergantung pada bobot isu konstitusional dan pemohonnya.

"Tidak pola baku, bergantung pada bobot isu konstitusional, bergantung pada pemohonnya juga," kata Fajar.

"Misalnya nanti semua pemohon ajukan ahli masing-masing lebih dari dua, bisa jadi sidang menjadi lebih lama," lanjutnya.

Untuk diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu tersebut digugat oleh tiga pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Sidang pendahuluan gugatan uji materi perkara ini baru digelar pada 28 April kemarin.

Adapun pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Senin (4/5/2020) DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 segera disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna.

Persetujuan itu disepakati 8 fraksi DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Fraksi PDI-P dapat memberikan persetujuan RUU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat disahkan menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan pengambilan Keputusan Tingkat II," kata anggota Banggar dari Fraksi PDI-P Dolfie, Senin malam.