LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19

Hasilnya, selama menghadapi pandemi yang disebabkan virus corona itu ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait virus corona atau Covid-19.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi pada masa pra-krisis Covid-19.

Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh berbagai pejabat, dari yang tertinggi hingga tingkat eselon 1.

Pejabat itu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.

Pada fase pra krisis yang dimulai dari akhir Januari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia.

Wijayanto mencontohkan, pada pertengahan Febuari misalnya, melalui akun Twitter-nya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.

Lalu, Wakil Preisden Ma'ruf Amin sempat menyebut bahwa virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut. Saat itu belum ditemukan pasien Covid-19 di Tanah Air

Tidak hanya itu, ketika negara lain mulai memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, presiden hingga sejumlah menteri justru menyebut bakal menggalakkan sektor pariwisata.

"Sehingga yang muncul adalah kepanikan dalam berbagai bentuk mulai dari panic buying, stigma pada pengidap corona yang melahirkan bullying pada pasien corona, juga termanifesti dengan penolakan untuk isolasi bagi mereka yang ODP (orang dalam pemantauan)," ujar dia.

Pada fase awal krisis yaitu 2 hingga 14 Maret 2020, pemerintah juga melakukan blunder komunikasi politik.

Wijayanto mencontohkan, blunder pada fase ini misalnya ketika pemerintah inkonsisten menyatakan kasus seorang pasien di Cianjur meninggal dunia bukan karena Covid-19, tapi kemudian diralat sebagai pasien positif terinfeksi corona.

Pada masa itu, Ma'ruf Amin masih sempat melontarkan candaan yang menyebut bahwa susu kuda liar bisa menangkal Covid-19.

Blunder terbanyak terjadi di fase krisis. Mulai dari pernyataan Jokowi mengenai status darurat sipil yang diralat menjadi darurat kesehatan, soal kelonggaran kredit kendaraan yang ternyata diperuntukkan bagi pasien positif corona, hingga polemik mudik.

"Presiden mulanya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan corona yang diamini oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asal melakukan isolasi," ujar Wijayanto.

Wijayanto mengatakan, akibat blunder yang terus menerus terjadi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun.

Ia pun menyarankan supaya pemerintah lebih transaparan dan konsisten dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik kita akan bisa bersama-sama selamat dari bencana ini," kata dia.