Kuasa Hukum Sebut Nurhadi dan Menantunya Belum Terima SPDP

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahmamah Agung.

"Rezky Herbiyono sama sekali belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK, sedangkan Nurhadi baru tahu adanya SPDP yang ditujukan padanya jauh-jauh hari setelah tanggal yang tertera dalam SPDP Nurhadi," kata Maqdir dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2020).

Maqdir menyebut, SPDP Nurhadi dikirimkan ke KPK ke sebuah rumah kosong di Mojokerto, Jawa Timur.

Maqdir melanjutkan, Rezky dan Nurhadi baru mengetahui bahwa keduanya menjadi tersangka setelah mendapat informasi dari sejumlab pihak, salah satunya konferensi pers yang digelar KPK.

"Itu berarti KPK tidak pernah menerbitkan SPDP kepada Rezky Herbiyono dan Nurhadi," ujar Maqdir.

Bila KPK menerbitkan SPDP untuk Rezky dan Nurhadi, menurut Maqdir, KPK tetap telah melanggar hukum acara yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 KUHAP.

Di sisi lain, Maqdir juga mempersoalkan, penetapan Rezky, Nurhadi, dan tersangka lainnya, Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka karena ketiganya tidak pernah diperiksa sebagai "calon tersangka".

"(Penetapan tersangka itu) bertentangan dengan hukum acara dan due process of law sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Maqdir.

Adapun saat ini Nurhadi cs tengah mengajukan gugatan praperadilan ke KPK agar KPK mencabut status tersangka Nurhadi cs.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pernah mempertanyakan posisi Maqdir saat ditanya soal SPDP Nurhadi cs, apakah Maqdir merupakan kuasa hukum Nurhadi cs dalam kasus di KPK atau kuasa hukum dalam praperadilan saja.

"Ini harus jelas dulu. Apa legal standing-nya dia bilang tidak menerima panggilan," kata Ali, Rabu (5/2/2020) lalu.

KPK sebelumnya menetapkan Nurhadi, Hiendra, dan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.