Gerindra Minta Pemerintah Perbaiki "Salah Ketik" pada RUU Cipta Kerja

Pasal 170 menyatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Pemerintah sebelumnya mengungkapkan kemungkinan bahwa itu terjadi akibat salah ketik.

"Jadi saya pikir pemerintah, kalau itu salah ketik, ya segera diperbaiki, kalau itu memang salah ketik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). 

"Saya berharap pemerintah segera mempersiapkan kesalahketikan itu, yang salah di mana supaya ada pembetulan," ucap Ahmad Muzani.

Muzani menilai, Pasal 170 itu harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan semangat tata pengelolaan negara yang disepakati sejak era Reformasi 1998.

"Menurut hemat kami harus dibenerin, tidak pas dengan semangat kita dalam proses pengelolaan negara yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama sejak reformasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan, dia tak ingin berburuk sangka atas munculnya Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, Partai Gerindra ikut mencermati pasal per pasal dalam RUU sapu jagat tersebut.

"Kami tidak bersuuzan terhadap proses penyelenggaraan ini, karena itu kami mencermati," ucap Muzani.

"Bahkan kami berencana mendiskusikan ini dengan para ahli, kira-kira apa yang dimaksud dengan itu. Tetapi baru perencanaan kami, supaya kami bisa lakukan tindakan, respons yang lebih konstruktif," tuturnya.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam RUU Cipta Kerja berbunyi:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini,".

Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik.

"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).