Pekerjaan Rumah Penerbangan Nasional untuk Tahun 2020

DI PENGUJUNG tahun 2019 ini kiranya boleh juga digunakan untuk merenungkan tentang apa yang harus dikerjakan dalam menghadapi tantangan dunia penerbangan kita pada tahun 2020.

Inventarisasi masalah penerbangan nasional seharusnya sudah menjadi prioritas bagi kita semua yang ingin melihat negeri ini memiliki kemampuan yang setara dengan negara lain di kawasan dan bahkan di seantero jagad.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang juga terletak pada posisi yang sangat strategis maka unsur perhubungan udara menduduki posisi yang conditio sine quanon, suka atau tidak suka harus ada bila kita masih ingin melihat eksistensi NKRI.

Sudah berulang kali saya turunkan dalam banyak tulisan bahwa Indonesia membutuhkan jejaring perhubungan udara yang terdiri dari beberapa maskapai penerbangan milik negara untuk berbagai misi penting pemerintahan.

Maskapai yang menghubungkan kota besar, maskapai penerbangan perintis, maskapai charter dan kargo.

Keberadaan maskapai milik pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat, selayaknya berada dalam kendali yang terpusat. 

Tujuannya agar roda ekonomi dan sekaligus unsur perhatian terhadap sistem pertahanan keamanan negara dapat terselenggara dengan tanpa hambatan.

Pola ini tentu saja tidak menutup peluang pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam hal terutama sekali membantu sisi pelayanan masyarakat sebagai penyeimbang pasar dan bukan sebaliknya.

Dalam konteks inilah maka banyak pembenahan yang harus menjadi prioritas dalam pengelolaan penerbangan nasional secara menyeluruh.

Pembenahan ini menjadi tidak mudah, mengingat sang pembawa bendera, maskapai Garuda Indonesia, duta bangsa, kini tengah terlilit banyak masalah terutama dalam hal keuangan.

Demikian pula dengan maskapai penerbangan perintis Merpati Nusantara Airlines yang sudah terkubur tidak beroperasi lagi sejak beberapa tahun lalu.

Untuk keperluan pelayanan bagi para investor asing dan juga bagi kebutuhan angkutan barang kebutuhan pokok dalam kerangka proyek satu harga di Nusantara diperlukan maskapai charter dan kargo yang profesional.

Belum lagi berbicara tentang pembenahan manajemen dalam pengelolaan penerbangan sipil komersial. Kita masih menantikan hadirnya otoritas penerbangan nasional yang mandiri seperti FAA dan atau EASA.

Demikian pula kebutuhan akan Majelis Penerbangan untuk menindaklanjuti temuan KNKT dan pembenahan kinerja serta keberadaan maskapai penerbangan sebagai operator, termasuk manajemen bandara yang menuntut penyempurnaan dan pengawasan ketat yang terus menerus.

Hadirnya sebuah sistem jejaring perhubungan udara bagi misi tertentu dan spesifik yang mapan akan menjadi satu platform untuk memberikan jaminan dari lancarnya program-program pemerintahan secara keseluruhan.

Tidak perlu kajian atau diskusi pendalaman tentang hal ini, karena beberapa waktu lalu kita sudah diberi sebuah pelajaran mahal tentang hal tersebut.

Betapa ketika harga tiket melambung tinggi, maka dampak ikutannya langsung dirasakan pada banyak sektor perekonomian di dalam negeri.

Pemerintah seolah kehabisan akal dalam menghadapi gejolak tiket mahal yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penumpang, turun drastisnya hunian hotel dan anjloknya sektor pariwisata dalam negeri.

Itu hanya beberapa contoh yang muncul di permukaan memberikan pelajaran bagi kita semua betapa roda ekonomi dalam negeri putarannya banyak tergantung pada minyak pelumas yang berwujud “sistem perhubungan udara nasional”.

Banyak lagi masalah teknis dukungan operasi penerbangan di negeri ini yang memerlukan pembenahan yang bersifat total dan profesional.

Pengelolaan bandara yang over kapasitas dan merambah ke pangkalan-pangkalan udara militer, penambahan satu runway baru di Cengkareng yang ternyata tidak banyak membantu dalam mengembangkan jumlah traffic take off landing pesawat, dan keberadaan Bandara Kertajati yang kosong melompong adalah sekadar contoh dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin.

Demikian pula penyiapan sumber daya manusia penerbangan yang terlihat masih belum dapat tuntas diatasi terutama untuk para pilot, teknisi, dan tenaga air traffic control.

Sisi pemeliharaan pesawat terbang yang berkait dengan pengembangan dari kemampuan mandiri dalam menghasilkan komponen pesawat terbang juga memerlukan perhatian.

Harus diakui bahwa telah dilakukan banyak upaya dan langkah penyempurnaan antara lain membuka bandara baru dan juga belakangan ini telah dan akan dibukanya beberapa bandara bagi pihak asing yang lebih professional dan kompeten untuk mengelolanya, akan tetapi tetap saja hal tersebut masih belum cukup.

Pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI yang belum sepenuhnya berada dalam genggaman kedaulatan negara tetap harus menjadi perhatian khusus.

Pelanggaran wilayah udara nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak hanya sebagai akibat terbatasnya perangkat pertahanan keamanan negara yang dimiliki, akan tetapi juga justru karena proses pengaturan lalu lintas penerbangan di perbatasan tidak dikelola oleh otoritas penerbangan Indonesia sendiri. 

Hal yang menyedihkan, hal-hal tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.

Khusus bagi perhubungan jejaring penerbangan perintis yang menembus daerah terpencil di pelosok Nusantara, tidak hanya memerlukan sebuah maskapai penerbangan perintis, akan tetapi juga menuntut kebutuhan untuk mampu menghasilkan sendiri pesawat terbang yang sederhana namun sesuai peruntukannya.

Memang khusus tentang hal ini sudah lebih kurang 10 tahun lalu telah terdengar tentang proses produksi pesawat terbang N-219 di PT DI bagi rute penerbangan perintis.

Namun setelah beberapa kali diberitakan kabar gembira akan dilakukannya penerbangan perdana yang kemudian tertunda, hingga kini suaranya telah menjadi “nyaris tidak terdengar”. Lebih parah lagi, justru PT DI telah diumumkan belakangan ini sebagai salah satu dari sekian banyak BUMN yang "merugi".

Langkah-langkah strategis yang harus segera disusun sudah saatnya memerlukan tindakan serius dan tuntas. Seluruh stakehoder penerbangan perlu duduk bersama membicarakan tentang hal ini.

Penyelesaian masalah penerbangan nasional harus juga tidak mengabaikan persoalan misi-misi penerbangan yang bergelut dengan masalah pertahanan dan keamanan negara.

Itu sebabnya, maka ke depan, negeri ini sudah harus memikirkan tentang keperluan hadirnya sebuah “think-tank” bidang kedirgantaraan yang dapat berkontribusi dalam pemikiran-pemikiran komprehensif dan terpadu dalam pengelolaan penerbangan nasional dan penglolaan wilayah udara kedaulatan, langsung dari para ahli nya yang berkompeten.

Hadirnya kembali sebuah Dewan Penerbangan yang dapat mengoordinasikan masalah keudaraan yang banyak berada dalam lintas kementrian dipastikan akan banyak membantu kebijakan pemerintah yang akan diambil.

Selamat Datang Tahun Baru 2020, semoga kita semua dapat melangkah lebih baik lagi dalam menghadapi tantangan kedirgantaraan masa datang. (Chappy Hakim, Pusat Studi Air Power Indonesia)