Salin Artikel

Pembahasan Prolegnas di DPR Direncanakan Rampung 10 Desember 2019

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pembahasan prolegnas tersebut sendiri akan dimulai pada Rabu (4/12/2019).

"(Rabu) besok baru rapat kerja pertama. Tetapi rapat kerja untuk pengambilan keputusannya kami targetkan tanggal 10 (Desember 2019)," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2019).

Rapat pertama akan dilaksanakan bersama-sama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Nantinya, setelah diputuskan bersama Menkumham, rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020 maupun prolegnas 2019-2024 akan disahkan dalam sidang paripurna.

Rieke sendiri belum bisa memastikan kapan sidang paripurna dilaksanakan.

Politikus PDI Perjuangan itu hanya mengungkapkan bahwa pimpinan Baleg sudah mengusulkan membawa RUU prolegnas untuk dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Rieke mengatakan rapat kerja dengan Kemenkumham yang dijadwalkan pada Rabu merupakan agenda awal.

"(Rabu) besok kita rapat kerja dengan Menkumham. Untuk bahas prolegnas, sinkronisasi. Tapi belum pengambilan keputusan," ujar Rieke.

Dalam rapat itu akan dibentuk panitia kerja (panja) yang nantinya membahas RUU untuk prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Besok baru rapat kerja awal dan kita akan masuk kepada panja prolegnasnya," lanjut dia.

Rapat pada Rabu akan membahas berbagai usulan RUU yang sudah disampaikan rapat internal baleg pada Selasa.

Rieke memastikan bahwa, fraksi, komisi dan anggota baleg telah menyampaikan usulan RUU prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Jadi hari ini masih brainstorming untuk kumpulkan (usulan RUU) dari komisi, dari fraksi dan dari anggota, yang untuk masuk long list (prolegnas) 2019-2024 dan yang prioritas 2020 termasuk yang diusulkan oleh baleg dan anggota baleg," tambah Rieke.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/19334491/pembahasan-prolegnas-di-dpr-direncanakan-rampung-10-desember-2019

Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke