Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI

“Jadi, kalau bapak-ibu melakukan tugas ke daerah, koordinasi ke DPR yang sesuai dapilnya agar hubungan dan komunikasi tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Basarnas, dan BPWS di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Rapat tersebut membahas penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian atau Lembaga Tahun 2019, serta Program Legislasi Nasional.

Syarif melanjutkan, imbauan tersebut ia sampaikan sebagai salah satu tugas fungsinya sebagai anggota dewan.

“Ini pesan konstitusi, BMKG dan Basarnas harus berhubungan erat dalam menjalankan tugas ke depan. Terlebih, wilayah Indonesia adalah kawasan rawan bencana” imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya ingin agar segala kekurangan pada periode sebelumnya bisa diperbaiki bersama-sama.

Dorong sinergi BMKG, Basarnas, dan BPWS

Tak cuma itu, Komisi V DPR RI juga mendorong upaya sinergi, kerja sama, dan penguatan koordinasi antara BMKG, Basarnas, dan BPWS.

Hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan lima agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kelima agenda itu adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi,” kata Syarif.

Ia melanjutkan, penerapan upaya sinergi, kerja sama, dan penguatan koordinasi tersebut merupakan hal sulit.

Menurut legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu, ego antarsektor masih terbawa di lapangan.

“Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kerja sama dan koordinasi itu menjadi titik tekan kepada kita semua dalam periode 2019-2024,” ujar Syarif.