Pemerintah Klaim Telah Entaskan 6.000 Desa Tertinggal

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi mengatakan, pihaknya terus mencoba mengambil kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pembangunan desa.

"Untuk pembangunan desa sebenarnya kita telah mampu mencapai target. Kita telah mampu mengentaskan lebih dari 6.000 desa tertinggal," ujar Sonny di sela kunjungan Menteri PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Saat ini pihaknya tengah mencoba me-reformulasi pembagian dana desa, dari yang semula alokasi dasarnya besar menjadi kecil.

Misalnya, kata dia, alokasi dasar pelaksanaan tahun 2015 sebesar 90 persen dibagi total ke seluruh desa.

Namun untuk 2020 proporsinya diubah menjadi sebesar 69 persen, yang dibagi secara rata ke desa.

"Selama 2015-2019 kami sudah menyalurkan Rp 257 triliun uang ke desa. Kalau ditambah alokasi dana desa bisa lebih," kata dia.

Dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada desa, sedangkan alokasi dana desa adalah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk DAU dana bagi hasil.

Dana tersebut sekurang-kurangnya harus diberikan ke desa oleh pemda sebesar 10 persen.

"Jadi kalau dana desa Rp 250 triliun selama lima tahun, selama lima tahun pula kami sudah menyalurkan alokasi dana desa  Rp 176 triliun. Total sampai Desember 2019 akan tersalur Rp 433 triliun uang ke desa," terang Sonny.

Semula target pengentasan desa tertinggal adalah sebanyak 5.000 desa untuk menjadi desa berkembang.

Namun faktanya sudah sekitar 6.518 desa yang tertinggal, kini berubah statusnya menjadi berkembang.

Sementara desa dengan status berkembang menjadi mandiri semula ditargetkan hanya 2.000 desa tercapai 2.665 desa.

"Pendapatan per kapita penduduk desa naik secara drastis dari sekitar 572.000 tahun 2014 sekarang menjadi 852.000, naik 80 persen dibanding sebelumnya," pungkas dia.