PP Muhammadiyah Bantah Kecewa dengan Susunan Kabinet Indonesia Maju

Bahkan, Muhammadiyah berterima kasih kepada Presiden karena masih memercayakan salah satu kursi menteri kepada kadernya.

"Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2019).

Dadang juga menegaskan, pernyataan-pernyataan di luar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir terkait kabinet tidak mewakili sikap PP Muhammadiyah secara keseluruhan.

Ia pun mengimbau kader Muhammadiyah untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang susunan kabinet yang tidak sejalan dengan garis Muhammadiyah.

"Saya mengimbau agar para anggota/kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah," kata dia.

Dadang menekankan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik.

Muhammadiyah akan tetap istiqomah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa dan kemanusiaan.

Misi ini, lanjut Dadang, sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi dunia atau rahmatan lil-'alamin.

Pernyataan kader Muhammadiyah

Pernyataan Dadang itu sekaligus untuk menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim.

Secara organisasi, Fahmi menyebut, Muhammadiyah kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju. Kekecewaan itu lantaran jabatan Mendikbud biasanya diisi oleh kalangan Muhammadiyah.

"Sangat kecewa," ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Fahmi pun berharap, ditunjuknya Nadiem yang berlatar belakang pengusaha sebagai Mendikbud tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penyusunan formasi Kabinet Indonesia Maju ini dilakukan secara asal-asalan.

Ia juga menyebut penunjukan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dinilai belum cukup bagi Muhammadiyah.

Pasalnya, jabatan menteri koordinator tidak mempunyai otoritas yang bersifat teknis serta tidak memiliki kewenangan anggaran sebagaimana kementerian teknis.