"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," kata Arief melalui keterangan tertulis, Selasa (15/10/2019).
Arief menilai, ada beberapa kementerian yang harus dipimpin oleh kalangan profesional.
Sejumlah menteri itu misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan pejabat setingkat menteri yaitu Jaksa Agung.
Jabatan-jabatan tersebut, kata Arief, sangat strategis dan harus dipastikan bebas dari kepentingan politik atau loyalitas ganda menteri pada parpol dan presiden.
"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," ujarnya.
Namun demikian, Arief yakin, Jokowi ke depan tidak hanya akan menggandeng kalangan profesional, tetapi kombinasi antara kalangan konsesi dan meritokrasi.
Artinya, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.
Paling penting, lanjut Arief, menteri sebagai pembantu presiden diharapkan diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.
"Kriteria itu sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II agar kebijakan antar kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/10525651/jokowi-diingatkan-untuk-gandeng-profesional-di-sejumlah-kementerian