KPK: 2 dari 10 Pegawai Instansi Pemerintahan Ragu Laporkan Korupsi, Takut Dikucilkan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, mereka ragu untuk melapor karena khawatir dikucilkan serta tak yakin laporannya akan ditindaklanjuti.

"Di sana 2 dari 10 kan menyebutkan kalau saya lapor nanti malah dikucilkan kalau ketahuan didentitasnya, malah kena sanksi dan sebagainya, termasuk yang mau lapor juga enggak percaya," kata Alex di Kantor KPK, Selasa (1/10/2019).

Alex menuturkan, keraguan itu muncul karena ada kekhawatiran dari sejumlah pegawai karena mereka terancam dicopot dari jabatannya bila melaporkan tindakan korupsi

Menurut Alex, kekhawatiran yang dialami para pegawai dan penerima layanan itu merupakan akibat dari iklim antikorupsi yang tidak terbangun dalam instansi tersebut.

"Yang kita bangun itu iklim supaya setiap pegawai berani untuk melaporkan dan dia harus percaya bahwa kalaupun laporan itu tidak benar, dia tidak khawatir lagi misalnya jabatan akan dicopot atau dimutasi dan sebagainya," kata Alex.

Alex menegaskan, KPK akan melindungi setiap pelapor tindakan korupsi. Salah satunya adalah dengan tidak membuka identitas para pelapor.

"Kita pasti akan berkoordinasi dengan instasi pimpinan tersebut kan supaya pegawai yang lain juga merasa nyaman ketika dia melihat penyimpangan di kantornya itu dia tidak segan untuk laporkan ke pimpinannya maupun ke KPK," ujar Alex.

Adapun survei tersebut dilakukan di 20 pemerintah provinsi dan enam kementerian/lembaga. Survei diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan, yakni Juli 2017-Juli 2018.

Dua puluh pemerintah provinsi yang menjadi peserta SPI adalah Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kemudian, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan, enam kementerian/lembaga yang mengikuti survei ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.