Tak Masuk Prolegnas, Revisi UU KPK Langgar Aturan Formil

"Proses untuk melakukan perubahan kedua terhadap UU KPK yang dilakukan oleh DPR telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," kata Feri dalam keterangan pers, Jumat (6/9/2019).

Pasal 45 Ayat (1) itu berbunyi, "Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas".

"Sedangkan RUU KPK tidak termasuk dalam prolegnas tahun 2019," kata Feri.

Feri menilai, ada pelanggaran formil dalam upaya revisi UU KPK oleh DPR itu.

"Pertama, ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) RUU KPK mewajibkan KPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, KPK dibangun sebagai lembaga yang mandiri dan independen dan terlepas dari cabang kekuasaan lainnya," kata Feri.

Menurut Feri, jika kewajiban itu disahkan, KPK menjadi rentan diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Sehingga itu juga menciderai independensi KPK.

"Kedua, kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK coba untuk dikebiri. Dengan munculnya Pasal 12 huruf b Ayat (1) RUU KPK yang mewajibkan KPK untuk meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas, di mana ketentuan ini tidak terdapat pada UU KPK," katanya.

Pembentukan Dewan Pengawas, kata Feri, tidak dibutuhkan karena akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Unsur pengisi posisi Dewan Pengawas serta mekanisme kerja yang tidak jelas juga akan mempermudah untuk melemahkan KPK secara sistematis dari dalam," kata Feri.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.