Khawatir Kejati "Main Mata" dengan Politisi, Komisi III DPR Terbang ke NTT

KOMPAS.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap kejaksaan dapat bekerja secara transparan dan profesional proses penegakkan hukum.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun kunker tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi kedewanan sebagai pengawasan kepada seluruh mitra kerjanya.

"Kalau memang bersalah, siapun dia kalau ada buktinya silakan ditindak. Tapi kalau memang tidak ada buktinya, Jaksa harus berani bicara kepada publik, jangan orang diintimidasi oleh media sosial, jangan orang diadili oleh persepsi publik," kata Herman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/7/2019).

Ia juga berpesan jangan sampai penegak hukum dapat diintervensi oleh sejumlah pihak, termasuk partai politik.

Pasalnya, menurut Herman, belakangan ini kerap muncul persepsi publik bahwa antara politisi dengan penegakkan hukum itu ada 'main mata'.

Persepsi publik dengan kacamata curiga tersebut tentu sangat mengganggu kepercayaan kepada DPR maupun kepercayaan kepada penegakan hukum.

"Karena persepsi publik antara politisi dengan jaksa ini main mata, ini yang menjadi kendala, bagaimana kita membangun penegakan hukum kita secara profesional," kata Herman.

Untuk menghindari persepsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai penegak hukum diharapkan bekerja secara transparan dan profesional.

"Kejati dan jajarannya, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat hendaknya kejaksaan bertindak profesional," pinta Herman.

Adapun anggota Komisi III DPR yang turut ikut dalam rombongan diantaranya, Ihsan Sulistyo dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, Adis Kadir dari Fraksi Golkar, Mulyadi dari Fraksi Demokrat, Bahruddin Nashori dari Fraksi PKB, TB Soemandjaja dari Fraksi PKS, Hasan Lubis, Jacky Uly dari Fraksi Nasdem, dan Yosep Daniel Odang dari Fraksi Demokrat.