Salin Artikel

Menhan Tegaskan Tak Ada Lagi 01 dan 02 di Depan Purnawirawan

Ryamizard menegaskan hal itu di hadapan Purnawirawan TNI dan prajurit TNI dalam acara Halal bihalal yang digelar oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

Menurut Ryamizard, pasca-Pemilu ini TNI dan Purnawirawan TNI harus berdiri di atas semua anak bangsa.

"Saya harapkan tak ada lagi yang namanya 01 ataupun 02 karena kita semua adalah bangsa Indonesia," kata Menhan seperti dikutip Antara.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengajak semua komponen bangsa, termasuk TNI untuk menjaga persatuan bangsa.

"Ini juga termasuk tugas pokok TNI, termasuk juga purnawirawan. Kenapa? Karena purnawirawan ini tak pernah dicabut sumpah prajurit dan Sapta Marga. Tetap melekat sampai mati," tegas Ryamizard Ryacudu.

Dalam konstelasi politik di pemilu presiden, sejumlah purnawirawan TNI mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Seperti halnya mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo yang mendukung kubu Prabowo-Sandi dan mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purn AM Hendropriyono yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Hadir dalam acara itu, Wakil presiden RI ke-6, Try Sutrisno, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Selain itu, juga hadir Ketua Umum PPAU Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purn Ade Supandi, perwakilan PPAD, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan perwakilan Pepabri.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/19/13550621/menhan-tegaskan-tak-ada-lagi-01-dan-02-di-depan-purnawirawan

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke