Fadli Zon: Tiap Parpol Punya Hak Keluar dari Koalisi

Hal itu dia katakan saat ditanya mengenai kelanjutan koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.

"Saya kira itu domainnya para pimpinan parpol untuk menentukan koalisi. Kalau ada suatu pihak yang tidak ingin di situ (koalisi), itu kan hak dari partai yang bersangkutan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Namun demikian, Fadli menegaskan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih tetap solid bersama-sama.

Ia menuturkan, saat ini koalisi tengah fokus pada permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sejauh yang saya tahu, dari koalisi 02 itu masih menempuh jalan di MK, artinya masih bersama-sama," tutur dia.

"Sekarang ini fasenya adalah fase MK. Jadi saya kira konsentrasinya di MK, bagaimana bisa meyakinkan para Hakim Konstitusi soal berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah (pemilu)," kata Fadli.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai bahwa secara de facto partainya tak lagi berada di koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bara mengatakan, meski belum ada sikap resmi, namun kemungkinan besar PAN akan bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan Prabowo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya. Menurutnya, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.

Kendati BPN mengajukan sengketa hasil pilpres ke MK, Namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.