Salin Artikel

TKN Sindir Real Count BPN yang Datanya Hanya Naik 10 Persen dalam Sebulan

Pada Selasa (14/5/2019), BPN mengumumkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

Perolehan angka tersebut berbasis pada penghitungan dokumen C1 dari 444.976 atau 54,91 persen tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara satu bulan sebelumnya, tepatnya pada Rabu 17 April 2019, Prabowo menyatakan menang dengan perolehan suara 62 persen.

Hasil itu diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen data yang masuk saat itu.

"Kami cukup takjub juga dengan data yang disampaikan. Hari pertama mereka mencapai 40 persen data. Sekarang hampir sebulan, tambah datanya cuma 10 persen. Data mereka berarti stagnan juga ya," ujar Arya dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia hal ini aneh. Sebab BPN Prabow-Sandi sebelumnya mampu merekapitulasi 40 persen data dalam satu hari sekaligus.

Namun, kini malah hanya mampu menambah sekitar 14 persen suara saja dalam waktu satu bulan.

Hasilnya juga jauh berbeda dengan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TKN.

Meski demikian, Arya mengatakan klaim bahwa Prabowo-Sandi unggul 54 persen pada posisi data masuk 54 persen itu mungkin benar. Dengan catatan, data yang masuk itu hanya berasal dari TPS basis Prabowo-Sandi.

"Misalnya di kabupaten yang mereka menangkan, akhirnya dimasukkan ke (sistem).Tapi kabupaten yang belum menang, mereka keluarkan dulu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/13094121/tkn-sindir-real-count-bpn-yang-datanya-hanya-naik-10-persen-dalam-sebulan

Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke