Salin Artikel

Ketua DPR: Kalau Pemerintah Otoriter, Pak Fahri Hamzah Tak Ada di Ruangan Ini

Seperti diketahui, Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.

Peristiwa tersebut terjadi saat Bambang menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat tinggi negara di rumah dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Awalnya, Bambang membahas soal isu people power.

Bambang mengatakan, saat ini tidak terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya "people power" atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Menurut Bambang, tidak terdapat tiga unsur yang menjadi pemicu terjadinya people power.

Ketiga unsur tersebut adalah tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi yang parah dan kepemimpin nasional yang represif.

"Tentu kalau (pemerintah) otoriter, Pak Fahri Hamzah tidak ada di ruangan ini," ujar Bambang.

Mendengar hal itu, Presiden Jokowi hanya tersenyum.

"Kita lihat Pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng," ucap Bambang.

Politisi dari Partai Golkar itu pun menilai tidak alasan bagi siapapun saat ini untuk menciptakan people power atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Isu people power pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," kata Bambang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/20442421/ketua-dpr-kalau-pemerintah-otoriter-pak-fahri-hamzah-tak-ada-di-ruangan-ini

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke