Salin Artikel

"Jika Caleg Rahasiakan Data Pribadi, seperti Memilih Kucing dalam Karung"

Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengenal dan mencermati rekam jejak caleg sebelum menentukan pilihan. Sebab, memilih calon wakil rakyat tak hanya cukup mengenal nama atau foto, tetapi juga riwayat hidup.

Jika caleg merahasiakan data pribadinya, ibarat pemilih memilih kucing dalam karung.

"Dulu sering kali kami mendapat statement, seperti memilih kucing dalam karung kalau caleg rahasiakan data. Nah KPU ingin menghapus stigma itu," kata Arief seusai diskusi 'Menuju Pemilu Bermartabat' di kawasan Kenari, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Menurut Arief, KPU tak bisa secara sepihak membuka data pribadi caleg. Harus ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk mempublikasikan data diri mereka.

Pada masa pendaftaran, caleg diberi formulir BB2 (formulir bakal calon). Formulir tersebut memberi pilihan untuk caleg mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya.

KPU tak bisa memaksa caleg untuk membuka data pribadi. Sebab, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang melindungi data pribadi seseorang.

Dalam Pasal 17 huruf h UU KIP disebutkan, data yang bersifat pribadi tidak bisa disebarluaskan begitu saja, karena menyangkut hak konstitusional seseorang sebagai warga negara.

"Contohnya, pasangan capres-cawapres, mereka tes kesehatan. Sebagai calon pejabat publik hasil kesehatannya ya nggak boleh dipublikasikan, karena itu menyangkut rahasia pribadi, kecuali yang bersangkutan mengizinkan," ujar Arief.

"Yang diatur dalam Undang-Undang KPU hanya mempublikasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Tetapi, bagaimana ukuran kesehatannya, seperti jantungnya gimana, paru-paru, ginjal, mata, hidung, itu yang tak boleh dipublikasikan," lanjut dia.

Berdasarkan penelusuran Perludem, berikut partai yang calegnya paling banyak merahasiakan data pribadi hingga partai dengan caleg yang paling sedikit merahasiakan data pribadinya:

1. Demokrat
Bersedia membuka data pribadi = 4
Tidak Bersedia = 569
Total Caleg = 573
Persentase tidak bersedia = 99,30 persen

2. Hanura
Bersedia membuka data pribadi = 4
Tidak Bersedia = 423
Total Caleg = 427
Persentase tidak bersedia = 99,06 persen

3. PKPI
Bersedia membuka data pribadi = 4
Tidak Bersedia = 133
Total Caleg = 137
Persentase tidak bersedia = 97,08 persen

4. Garuda
Bersedia membuka data pribadi = 12
Tidak Bersedia = 214
Total Caleg = 226
Persentase tidak bersedia = 94,69 persen

5. Nasdem
Bersedia membuka data pribadi = 241
Tidak Bersedia = 334
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 58,09 persen

6. PKB
Bersedia membuka data pribadi = 507
Tidak Bersedia = 68
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 11,83 persen

7. PKS
Bersedia membuka data pribadi = 473
Tidak Bersedia = 60
Total Caleg = 533
Persentase tidak bersedia = 11,26 persen

8. PSI
Bersedia membuka data pribadi = 522
Tidak Bersedia = 52
Total Caleg = 574
Persentase tidak bersedia = 9,06 persen

9. PDI-P
Bersedia membuka data pribadi = 532
Tidak Bersedia = 41
Total Caleg = 573
Persentase tidak bersedia = 7,16 persen

10. Gerindra
Bersedia membuka data pribadi = 535
Tidak Bersedia = 40
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 6,96 persen

11. PBB
Bersedia membuka data pribadi = 373
Tidak Bersedia = 26
Total Caleg = 399
Persentase tidak bersedia = 6,52 persen

12. Perindo
Bersedia membuka data pribadi = 534
Tidak Bersedia = 34
Total Caleg = 568
Persentase tidak bersedia = 5,99 persen

13. PAN
Bersedia membuka data pribadi = 542
Tidak Bersedia = 33
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 5,74 persen

14. PPP
Bersedia membuka data pribadi = 542
Tidak Bersedia = 12
Total Caleg = 554
Persentase tidak bersedia = 2,17 persen

15. Berkarya
Bersedia membuka data pribadi = 551
Tidak Bersedia = 3
Total Caleg = 554
Persentase tidak bersedia = 0,54 persen

16. Golkar
Bersedia membuka data pribadi = 573
Tidak Bersedia = 1
Total Caleg = 574
Persentase tidak bersedia = 0,17 persen

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/17194711/jika-caleg-rahasiakan-data-pribadi-seperti-memilih-kucing-dalam-karung

Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke