Panitia Munaslub Golkar Sarmuji Mengaku Serahkan Uang Rp 713 Juta kepada KPK

Hal itu dikatakan Sarmuji saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (8/1/2019). Sarmuji bersaksi untuk terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

"Ada Rp 713 juta kami kembalikan ke rekening KPK. Awalnya mau lewat penasihat hukum terdakwa, tapi akhirnya langsung ke KPK," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini. 

Penyidik menganjurkan agar uang tersebut diserahkan karena diduga ada kaitannya dengan kasus suap yang melibatkan Eni Maulani.

Sarmuji mengatakan, uang tersebut awalnya diserahkan oleh Eni pada Desember 2017, saat digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Menurut Sarmuji, pada saat itu Eni merupakan bendahara Munaslub. Eni bertugas mencari, mengalokasikan dan mengelola keuangan panitia Munaslub.

Sementara, Sarmuji menjabat sebagai sekretaris steering committee Munaslub.

Dalam kasus ini, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Menurut jaksa, sebagian uang tersebut diduga digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Selain itu, untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.

Diberitakan sebelumnya pengacara tersangka dalam kasus ini Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution mengatakan adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan kliennya untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Sebelumnya, Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 Agus Gumiwang Kartasasmita membantah adanya aliran dana suap ke Munaslub.

"Golkar tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Saudari Eni Saragih untuk Munaslub," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita dihubungi di Jakarta, Senin (27/8/2018), seperti dikutip Antara.