Salin Artikel

BSSN Ungkap Sejumlah Kerawanan Siber yang Jadi Ancaman Jelang Pemilu

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin mengatakan, era perkembangan teknologi dan informasi ini sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjalankan kejahatan, salah satunya terkait pelaksanaan Pemilu.

Kejahatan itu direncanakan untuk menyerang data informasi jaringan infrastruktur Pemilu. 

Tujuan penyerangan terhadap data ini adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Taktik yang digunakan penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

"Selain itu, penyerang juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi dengan tujuan mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilu," kata Asep dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

"Taktik yang digunakan adalah memanfaatkan media online, yaitu dengan penyebaran informasi palsu, kebocoran info, dan menyebarkan ke orang lain," sambungnya.

Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, hingga mengalahkan lawan politik.

Menurut Asep, antisipasi terhadap ancaman tersebut bisa dilakukan dengan dua cara.

Pertama, melakukan koordinasi dengan provider komunikasi dan media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui internet service provider, serta provider media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Selain itu, kerja sama juga bisa dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Kominfo.

Strategi kedua, yaitu pengamanan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini direalisasikan dengan pemasangan server pada infrastruktur IT di KPU, Bawaslu, dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Kata Asep, penting pula monitoring situs KPU dan Bawaslu selama 24 jam. 

"Ini telah kita koordinasikan, di mana dalam pelaksanaannya, sistem sweeping pengawasan. Melakukan kolaborasi dengan kementarian lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, langkah mewujudkan siber yang aman," ujar dia.

Tahapan Pemilu 2019 sudah pada tahap kampanye yang dimulai sejak 23 September 2018 dan berakhir 13 April 2019.

Pemungutan suara digelar serentak pada 17 April 2019. Setelahnya, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/12564571/bssn-ungkap-sejumlah-kerawanan-siber-yang-jadi-ancaman-jelang-pemilu

Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke