Salin Artikel

Bantuan Korban Gempa Sulteng Terkendala, Pemerintah Minta Dukungan Forklift

"Bantuan-bantuan yang dikabarkan cukup banyak tapi belum diterima masyarakat. Ini saya koreksi belum diterima seluruhnya. Mengapa? Karena sistem transportasi yang cukup berat, ini kan jumlahnya ton-tonan, bukan kiloan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Wiranto menjelaskan, pengiriman bantuan dalam jumlah besar ke masyarakat tidak mudah. Sebab, tim penanganan bantuan harus bergerak manual.

"Setiap pesawat ngangkut itu 20 ton, 30 ton, ternyata memang hambatan di lapangan, bongkar muat manual, mengangkut dari lapangan ke gudang manual, dari gudang ke truk manual," kata Wiranto.

"Kita ingin dari pesawat langsung ke truk. Kita sudah mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu tapi tidak cukup. Maka kesimpulan kita, kita butuh forklift," lanjut Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat ini pemerintah terus berupaya memaksimalkan dukungan bantuan alat tersebut. Hal itu untuk mempercepat distribusi bantuan secara merata.

"Dari Amerika membantu dua forklift, Pak Wapres juga sudah memerintahkan Pelindo 1 mengirimkan forkliftnya. Mudah-mudahan dengan forklift yang terus menerus datang ini, akan kemudian membuat permasalahan di lapangan menjadi berkurang," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/15/16205061/bantuan-korban-gempa-sulteng-terkendala-pemerintah-minta-dukungan-forklift

Terkini Lainnya

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke