Salin Artikel

Peneliti LSI: Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Untungkan PKS di Pemilu 2019

Sebab, gerakan yang dipelopori oleh kader PKS Mardani Ali Sera ini bisa meningkatkan elektabilitas PKS di Pemilu 2019.

"Menurut saya, kader PKS maupun simpatisan teredukasi dengan tagar #2019GantiPresiden. Saya bilang itu adalah menguntungkan PKS karena (gerakan) itu diasosiasikan oleh PKS," kata Adjie di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Adjie memaparkan, setiap pemilih yang tak ingin memilih calon presiden Joko Widodo akan terpengaruh dengan tagar tersebut dan memilih partai yang tidak mengusung Jokowi, khususnya PKS.

"Ketika tagar itu muncul, maka itu sebetulnya menguntungkan PKS," paparnya.

Ia juga menuturkan, meskipun tagar #2019GantiPresiden diubah menjadi #2019PrabowoPresiden, tagar baru itu tetap mencerminkan gerakan mengganti kepemimpinan nasional dan tetap terasosiasikan dengan PKS.

"Menurut saya image-nya tetap sama. Ini kan langkah karena masa kampanye, jadi ganti Presiden adalah Prabowo (jadi) Presiden. Jadi tetap menguntungkan PKS," ujarnya.

"Tapi tergantung sejauh mana PKS mengambil peran dalam tagar #2019PrabowoPresiden itu," sambung Adjie.

Kendati demikian, Adjie juga mengingatkan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan merebut sebagian efek ekor jas (coattail effect) dari pengusungan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia melihat efek ekor jas dari pengusungan Prabowo-Sandiaga masih didominasi oleh Gerindra.

Sebab, kata Adjie, sosok Prabowo dan Sandiaga terasosiasi kuat dengan Gerindra. Situasi itu akan memaksimalkan posisi Gerindra di Pemilu 2019 nanti.

Dengan demikian, PKS harus mengambil keuntungan elektoral dari pengusungan Prabowo-Sandiaga.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/21145981/peneliti-lsi-gerakan-2019gantipresiden-berpotensi-untungkan-pks-di-pemilu

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke