KPK Tahan 3 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

“Senin 27 Agustus 2018 dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 3 tersangka dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara,” Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis.

Tiga anggota DPRD Sumatera Utara yang ditahan KPK, yakni Musdalifah yang akan ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur, Rahmianna Delima Pulungan ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK di Kav K-4, serta Abdul Hasan Maturidi di Rumah Tahanan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dari 38 anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka sudah ada 21 orang yang ditahan termasuk ketiga orang yang ditahan tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Musdalifah ditangkap KPK pada Minggu (26/8/2018) di Medan, Sumatera Utara.

“KPK memutuskan melakukan penangkapan terhadap tersangka MDH (Musdalifah) kemarin (Minggu), karena tidak hadir dalam pemanggilan KPK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (27/8/2018).

Febri menuturkan, sebelumnya Musdalifah setidaknya telah dipanggil dua kali secara patut, yakni pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018.

Pada panggilan pertama, KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadirannya. Sementara pada panggilan kedua, Musdalifah tidak datang dengan alasan menikahkan anaknya.

KPK, lanjut Febri, sebelumnya juga telah mengingatkan pada para tersangka anggota DPRD Sumut agar bersikap koperatif dalam proses hukum ini.

“Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka ataupun saksi,” kata Febri.

Febri menuturkan, ketidakhadiran tersangka hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Selama proses penyidikan, ada lebih dari 200 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.