Salin Artikel

Golput, Buah dari Elite Politik yang Kurang Peduli pada Aspirasi Publik

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk protes masyarakat karena tidak diikutsertakan saat elite politik mengambil keputusan, dalam hal ini menentukan capres dan cawapres.

"Kalau yang terjadi lalu reaksinya mereka menjadi kecewa kemudian tidak mau memilih, saya kira itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi," kata Jeirry saat dihubungi oleh Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Golput menjadi bukti bahwa publik mulai peduli terhadap pemilu dan masa depan bangsa. Mereka yang mengekspresikan kekecewaannya melalui golput merasa pasangan capres-cawapres yang akan bertanding di kontestasi Pilpres 2019 tidak sesuai harapan masyarakat.

"Jadi mereka (publik) enggak yakin tokoh-tokoh yang tampil (pasangan capres-cawapres) akan membawa sebuah perubahan yang penting dalam kehidupan mereka di masa depan," jelas Jeirry.

Menurut Jeirry, kondisi ini tidak lepas dari elite politik yang kurang peduli terhadap aspirasi publik.

Alih-alih menampung keinginan para konstituennya, parpol malah memanfaatkan stigma di masyarakat terkait keharusan menggunakan hak pilih dalam pemilu.

"Selama ini memang parpol dan paslon kita sudah terlalu dimanjakan dengan mobilisasi-mobilisasi untuk memilih," kata Jeirry.

"Jadi akibatnya, mereka juga enggak punya sense terhadap persoalan-persoalan atau aspirasi publik sehingga apapun yang mereka tentukan ya publik harus ikut," imbuhnya.

Jeirry mendorong parpol kembali melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat agar kekecewaan itu surut dan harapan pada capres dan cawapres yang sudah ditentukan bisa muncul.

"Supaya di 2019 nanti lebih banyak orang yang tidak lagi kecewa dan melihat ada sesuatu yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh dua paslon itu," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/16355801/golput-buah-dari-elite-politik-yang-kurang-peduli-pada-aspirasi-publik

Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke