Salin Artikel

KPK Diminta Tingkatkan Pengawasan Potensi Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Deputi II Sekretaris Jenderal AMAN Erasmus Cahyadi mengungkapkan, persoalan korupsi di sektor pengelolaan SDA menjadi permasalahan serius di kalangan masyarakat adat.

"Jadi kami perlu bantuan dari KPK untuk bersama-sama melihat isu korupsi di sektor SDA termasuk hutan, mulai dari proses perizinan, bahkan kami menengarai bahwa proses korupsi ini juga bekerja pada saat menuju pilkada," ujar Erasmus di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/4/2018).

Erasmus mengungkapkan, pihaknya ingin KPK mendalami berbagai informasi yang ada demi memperjuangkan hak masyarakat adat. Sebab, hak masyarakat adat seringkali terabaikan ketika harus bersengketa dengan masalah perizinan.

"Ada banyak peristiwa semacam itu jadi intimidasi hal yang sering dialami masyarakat ketika suatu proses pembangunan akan dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nur Amalia mengungkapkan, masyarakat adat pada umumnya menginginkan persetujuan awal dengan pihak berkepentingan sebelum investasi di lingkungan adat dilakukan.

"Artinya wilayah adat itu harus diakui, jangan justru wilayah adat dhapuskan hanya karena tidak memiliki status legal atau sertifikat wilayah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan pihaknya mempertimbangkan masukan dari AMAN. KPK ingin kelompok masyarakat adat bisa mengungkap potensi korupsi di sektor pengelolaan SDA di wilayah adat lebih mendalam.

"Jadi gini ya kita ada engagement dengan mereka, kita mengadakan kegiatan dengan mereka yang memungkinkan mereka bisa mengimbangi teman-teman di ICW sehingga mereka bisa melaporkannya secara detail," kata Saut.

Dengan demikian, Saut berharap kearifan lokal dan hak masyarakat adat bisa tetap terjaga.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/20/12232441/kpk-diminta-tingkatkan-pengawasan-potensi-korupsi-di-sektor-sumber-daya-alam

Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke