Meski Ditolak Gubernur dan Bupati, Pemerintah Tetap Relokasi Masyarakat Asmat

Menteri Sosial Idrus Marham meyakini, relokasi tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada di wilayah itu.

"Kajian yang kami lakukan sangat memungkinkan dilakukan relokasi terbatas atau relokasi terkonsentrasi dengan secara bersungguh-sungguh tetap berbasis kearifan lokal, berbasis budaya lokal, berbasis tanah ulayat," kata Idrus di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Idrus mengatakan, pemerintah akan segera menentukan titik-titik konsentrasi yang diproyeksi akan dibangun pemukiman penduduk sebagai tempat relokasi. Satu distrik di Asmat ditargetkan akan mempunyai satu sampai tiga pemukiman.

"Dengan cara seperti itu maka pelayanan akan mudah dilakukan kepada masyarakat yang ada di Asmat," kata Idrus.

Idrus meyakini, relokasi terbatas ini menjadi solusi cepat terhadap gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat yang sudah menimbulkan puluhan korban jiwa. Nantinya, setiap kementerian akan bahu membahu membangun lingkungan yang sehat di Asmat.

"Kemenkes membangun puskesmasnya, Kemendikbud bangun pendidikannya, Kementerian ESDM membangun listriknya sekaligus airnya, Kementerian PUPR membangun infrastrukturnya, akan dilakukan secara terpadu dan tentu perlu waktu," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua. Lukas Enembe menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.

"Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Lukas.