Salin Artikel

Marak Kasus Suap dan Gratifikasi, MA Akan Gelar Pembekalan Calon Hakim

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, peserta pendidikan dan pelatihan tersebut adalah para calon hakim yang telah menjalani pendidikan pra-jabatan calon hakim, yang tersebar di Tanah Air.

"Februari nanti akan dilakukan pemanggilan calon hakim. Akan dilakukan pembekalan yang dilakukan di Megamendung Bogor selama 3 hari," ujar Abdullah di Media Center, MA, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Pelatihan ini akan melibatkan berbagai lembaga, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Abdullah berharap, pendidikan dan pelatihan itu akan dapat membangun integritas para calon hakim, selain pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA dan pihak lainnya.

Hal ini dinilai penting mengingat medio 2009-2017, Komisi Yudisial sendiri telah menggelar 49 kali sidang Majelis Kehormatan Hakim.

Sebagian besar pelanggaran yang dituduhkan kepada hakim terkait praktik suap dan gratifikasi terkait jual beli perkara.

"Karena 10 tahun ke depan (mereka) akan menjadi pimpinan pengadilan. Dengan pengawasan ketat diharapkan mampu menghasilkan hakim yang memiliki integritas tinggi," kata Abdullah.

Berdasarkan hasil seleksi calon hakim MA tahun anggaran 2017, total jumlah calon hakim yang diterima adalah 1.577 orang. Rinciannya, laki-laki 1.035 orang dan perempuan 542 orang.

Jumlah calon hakim yang diterima itu sudah dikurangi dengan calon hakim yang mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/13171761/marak-kasus-suap-dan-gratifikasi-ma-akan-gelar-pembekalan-calon-hakim

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke