Dukung Djarot-Sihar di Pilkada Sumut, Ini Kontrak Politik yang Diminta PPP

Kontrak politik tersebut merupakan kompensasi bagi PPP yang tidak mendapat jatah wakil dalam Pilkada Sumut.

Kontrak politik tersebut berisikan sejumlah program yang bertujuan memajukan umat Islam Sumut sebagai konstituen PPP.

"Karena ada keberatan dari teman-teman di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Arsul mengatakan, ada enam poin kontrak politik yang disepakati antara PDI-P dan PPP. Di antaranya, Djarot-Sihar diminta mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.

Selanjutnya, Djarot-Sihat diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di sana.

Selain itu, PPP juga meminta agar Djarot-Sihar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minukan keras di wilayah Sumut.

"Ini lebih umum memang agar kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan," lanjut dia.

(baca: Cerita Megawati di Balik Terpilihnya Djarot Jadi Calon Gubernur Sumut)

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Andreas Hugo Pareira memastikan partainya bersama PPP sepakat mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilkada Sumut.

"Iya PDI Perjuangan tetap dengan PPP," kata Andreas melalui pesan singkat, Rabu (10/1/2018).

Hal senada disampaikan oleh Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan PPP sepakat mengusung Djarot sebagai calon gubernur meski kadernya tak diusung menjadi calon wakil gubernur.

Ia menyatakan hal itu merupakan bentuk komitmen PPP dengan PDI-P di Sumut yang harus dijalani.

"Kami diminta mendukung paslon PDIP di Pilgub Sumut. Djarot dan Sihar. Itu bagian dari kesepakatan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).