Salin Artikel

DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub

Hingga hari ini kata dia, DPP belum menerima adanya usulan dari 20 DPD.

"Kami akan lihat apakah ada usulan 2/3 dari DPD provinsi karena sampai sekarang belum ada (usulan)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Sarmuji menuturkan, DPD tidak bisa begitu saja mengusulkan adanya Munaslub. Sebab ada syarat mininal yaitu 2/3 DPD harus setuju lantas usulan itu bisa disampaikan ke DPP.

Ia mengatakan, bila usulan tidak memenuhi 2/3 DPD, maka DPP tidak akan memprosesnya usulan tersebut.

Meski begitu, tutur Sarmuji, DPP pasti akan meminta Setya Novanto mundur bila praperadilannya ditolak. Jika tidak mau mundur juga, maka kata Sarmuji, DPP akan menggelar rapat menyelengarakan Munaslub.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar sudah sepakat mendorong adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dorongan itu muncul seiring kondisi Partai Golkar yang terus menerus disorot publik lantaran ngotot mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

"Iya tetapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu," ujar Dedi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Menurut Bupati Purwakarta itu, 20 DPD ingin melepaskan beban berat yang saat ini ada ditangan Golkar. Cara melepas beban itu kata dia yaitu dengan sepakat bermusyawarah menentukan kepemimpinan baru Partai Beringin tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/25/14450491/dpp-golkar-belum-terima-usulan-20-dpd-untuk-gelar-munaslub

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke