Salin Artikel

Menperin Airlangga Hartarto Ikut Bahas Pelengseran Novanto di DPP Golkar

Saat tiba di lokasi pukul 13.40 WIB, Airlangga yang mengenakan baju kuning khas Partai Golkar hanya mengacungkan jempol kepada wartawan yang menunggu di luar ruang rapat.

Ia lalu buru-buru memasuki ruangan karena rapat sudah dimulai. Adapun rapat pleno ini akan membahas pergantian Novanto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua DPR RI. Novanto dianggap sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas karena menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski menjabat sebagai menteri di pemerintahan Jokowi, Airlangga masih tercatat di kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai Koordinator bidang Ekonomi.

Presiden Jokowi sendiri sempat memanggil Airlangga ke Istana Presiden, Senin (20/11/2017) kemarin. Ditemui setelah pertemuan, Airlangga mengatakan tak membahas kondisi partainya dengan Presiden Jokowi.

"Ngobrolnya tentang kerjaan," ujar Airlangga.

Ketika wartawan menanyakan apakah Airlangga siap menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar, ia menjawab, hal itu bergantung pada kebijakan Presiden Jokowi.

"Saya, kan, pembantu Presiden dan kader partai. Pertama saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada Bapak (Jokowi)," ujar Airlangga.

Meski demikian, ia berpendapat bahwa memang harus ada upaya penyelamatan Partai Golkar.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/21/14033381/menperin-airlangga-hartarto-ikut-bahas-pelengseran-novanto-di-dpp-golkar

Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke