KPK Masih Pertimbangkan Terbitkan Sprindik Baru untuk Setya Novanto

"Alternatif-alternatif yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apakah itu KUHAP ataupun PERMA yang sudah mengatur secara tegas praperadilan tersebut tentu menjadi pertimbangan KPK," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Sampai saat ini, KPK terus membahas dan berdiskusi secara mendalam, sebelum menanggapi putusan praperadilan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

"Kami akan melakukan pembahasan terlebih dulu, diskusi terlebih dulu, melihat secara rinci putusan praperadilan tersebut. Proses dari awal sampai putusan akhir," kata Febri.

KPK, kata Febri, juga akan melihat sejauh mana proses penanganan perkara yang sudah dilakukan dalam kasus korupsi e-KTP, dengan tersangka selain Novanto.

"Juga perkembangan dari proses penyidikan dan penanganan perkara (tersangka) e-KTP yang lain," ujar dia.

Lalu kapan tenggat waktu penerbitan sprindik baru tersebut?

Saat ini Febri mengaku belum bisa memastikan. Ia hanya menegaskan bahwa lembaga anti-rasuah itu berkomitmen dalam menyelesaikan kasus e-KTP.

"Kita belum bisa bicara soal jangka waktu. Tapi yang pasti kita tegaskan KPK serius untuk tetap menangani kasus e-KTP ini," kata Febri.

"Kami juga berharap pada semua pihak, termasuk publik secara luas untuk bisa mengawal perkara ini," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah. Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.

Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK mengentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.