Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Menkominfo dan Menpan RB, Pansus Juga Akan Temui Komnas HAM

Kompas.com - 04/07/2017, 22:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta pandangan dari sejumlah kementerian/lembaga dalam evaluasi menyeluruh terhadap KPK.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, terkait sumber daya manusia, Pansus akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.

Sementara itu, terkait dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK, Pansus akan meminta pandangan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Agun menambahkan, Pansus kemungkinan juga akan meminta pandangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan proses penanganan kasus korupsi oleh KPK.

"Lalu soal adanya dugaan pelanggaran HAM dan sebagainya, mungkin kami akan ke Komnas HAM. Ya itulah agenda-agenda kami ke depan," kata Agun kepada wartawan usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (4/7/2017).

Lebih lanjut Agun mengatakan, Pansus akan mendengarkan semua pihak yang memiliki berbagai pandangan terhadap KPK.

"Kalau (ada pihak) yang merasa diperlakukan tidak adil (oleh KPK) pun, datang temui saya. Berikan informasi apa pun kepada saya," ujar Agun.

(Baca: Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo)

Pansus sebelumnya juga dikabarkan mengagendakan kunjungan ke Lapas Sukamiskin di Bandung dan Rutan Pondok Bambu untuk bertemu narapidana kasus korupsi.

Menurut Agun, ini merupakan upaya Pansus dalam membangun konsepsi penegakan hukum yang menjamin HAM.

"Apakah ada di antara mereka (terpidana kasus korupsi) yang selama proses atau menjalani pidana, hak-haknya dianiaya. Kami akan buka itu. Tetapi tidak ada niat mengubah putusan," tutur Agun.

Agun menyebutkan, DPR merupakan lembaga pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ketika dimintai komentar bagaimana kinerja KPK selama ini, Agun menolak memberikan komentar.

"Saya hanya menjalankan tugas Pansus dalam rangka melaksanakan fungsi penyelidikan, pengawasan. Oleh karena itu kami ingin komprehensif. Kami tidak ingin membuat kesimpulan suka-suka sendiri," ujar dia.

Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com