Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo

Kompas.com - 04/07/2017, 20:52 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pantia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta pandangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam rangka evaluasi menyeluruh lembaga KPK.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (4/7/2017).

Agun mengatakan, Pansus akan meminta pandangan dari Menpan RB perihal sumber daya manusia (SDM), khususnya SDM penyidik KPK.

"Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya tentang keberadaan SDM KPK yang juga kami perlu melakukan langkah-langkah lanjutan, tetapi tidak bisa secara spesifik (didapat melalui) hasil pertemuan dengan BPK, karena ada UU lain yang juga harus kami mintakan saran dan pandangannya seperti dengan MenpanRB soal UU ASN," kata Agun dalam konferensi pers.

Menurut Agun, banyak yang harus diklarifikasi terkait SDM penyidik di KPK. Namun, dia enggan memberikan pernyataan terlalu jauh sebelum berkonsultasi dengan Menpan RB.

Selain menyinggung soal SDM, dalam rapat juga dibahas mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Soal penyadapan tersebut, menurut Agun, harus ada bentuk pertanggungjawabannya.

Terkait dengan hal itu, Pansus KPK juga akan meminta BPK melakukan audit atas keuangan dan korelasinya terhadap tugas-kewenangan KPK, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Soal interception (penyadapan) mungkin kami akan ke Menkominfo," ucap Agun.

Sementara itu, ketika ditanyakan kapan Pansus akan mengagendakan pertemuan dengan Menpan RB dan Kominfo, Agung belum bisa memastikan.

Pertemuan dengan BPK berlangsung tertutup selama tiga jam. Selain Agun, perwakilan Pansus yang hadir diantaranya yakni Masinton Pasaribu, Dossy Iskandar Prasetyo, Risa Mariska, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, serta Muhammad Misbakhun.

(Baca: Rapat Tertutup 3 Jam, Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK dan BPK?)

Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com