Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo

Kompas.com - 04/07/2017, 20:52 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pantia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta pandangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam rangka evaluasi menyeluruh lembaga KPK.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (4/7/2017).

Agun mengatakan, Pansus akan meminta pandangan dari Menpan RB perihal sumber daya manusia (SDM), khususnya SDM penyidik KPK.

"Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya tentang keberadaan SDM KPK yang juga kami perlu melakukan langkah-langkah lanjutan, tetapi tidak bisa secara spesifik (didapat melalui) hasil pertemuan dengan BPK, karena ada UU lain yang juga harus kami mintakan saran dan pandangannya seperti dengan MenpanRB soal UU ASN," kata Agun dalam konferensi pers.

Menurut Agun, banyak yang harus diklarifikasi terkait SDM penyidik di KPK. Namun, dia enggan memberikan pernyataan terlalu jauh sebelum berkonsultasi dengan Menpan RB.

Selain menyinggung soal SDM, dalam rapat juga dibahas mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Soal penyadapan tersebut, menurut Agun, harus ada bentuk pertanggungjawabannya.

Terkait dengan hal itu, Pansus KPK juga akan meminta BPK melakukan audit atas keuangan dan korelasinya terhadap tugas-kewenangan KPK, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Soal interception (penyadapan) mungkin kami akan ke Menkominfo," ucap Agun.

Sementara itu, ketika ditanyakan kapan Pansus akan mengagendakan pertemuan dengan Menpan RB dan Kominfo, Agung belum bisa memastikan.

Pertemuan dengan BPK berlangsung tertutup selama tiga jam. Selain Agun, perwakilan Pansus yang hadir diantaranya yakni Masinton Pasaribu, Dossy Iskandar Prasetyo, Risa Mariska, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, serta Muhammad Misbakhun.

(Baca: Rapat Tertutup 3 Jam, Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK dan BPK?)

Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com