Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Proyeksikan AHY Maju pada Pilpres 2019

Kompas.com - 22/06/2017, 11:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memproyeksikan putra sulung Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk maju ke Pemilu Presiden 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menuturkan, hal itu merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next leader di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Agus menuturkan, aspirasi itu datang dari masyarakat dari sejumlah daerah yang tersebar se-Indonesia. Salah satunya, didapatkan melalui Safari Ramadhan Demokrat.

"Mulai dari Cirebon, sampai ke Semarang dan tempat-tempat lain. Mulai sebelumnya di Batam, di NTB itu kan semuanya ada acara untuk Mas AHY," tuturnya.

Acara-acara tersebut, kata Agus, bukan diminta oleh AHY melainkan keinginan dari para kader. Agus mengaku partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Namun, ia menegaskan bahwa Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

(Baca: Langkah Demokrat Siapkan Agus Yudhoyono sebagai Capres 2019)

Adapun dalam pembahasan RUU Pemilu, Demokrat mengusulkan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 0 persen. Poin soal presidential threshold merupakan salah satu yang paling alot dalam kodifikasi undang-undang kepemiluan tersebut.

Alasan Demokrat mengusulkan angka tersebut adalah karena menilai presidential threshold pemilu lalu sudah tak relevan digunakan untuk Pemilu 2019 mendatang karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.

"20 persen sudah untuk pertandingan pada waktu itu untuk Pilpres 2014. Ibarat karcis ini sudah disobek karcisnya. Masa mau dipakai lagi. Secara logika menurut kami enggak masuk akal," ucap Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Kompas TV Langkah Kuda Agus Yudhoyono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com