Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Anggap Biasa Penyebutan Nama Amien Rais di Sidang

Kompas.com - 07/06/2017, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ikut berkomentar tentang pendiri PAN, Amien Rais, yang disebut menerima aliran dana korupsi alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

Menurut Mahfud, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang biasa menyebut orang lain yang diduga berada di pusaran perkara korupsi.

"Kalau mengikuti sejarah perjalanan KPK, orang disebut (menerima aliran dana korupsi) seperti Pak Amien itu kan banyak sekali," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).

(baca: Jaksa Sebut Uang Kasus Korupsi Siti Fadilah Mengalir ke Rekening Amien Rais)

Mahfud kemudian menyebut beberapa contoh. Misalnya, Wakil Presiden kesepuluh RI Boediono dan Ketua DPR RI Setya Novanto. Keduanya disebut- sebut dalam perkara korupsi.

Bahkan, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat terseret perkara korupsi. Namun hingga saat ini, status mereka belum juga menjadi tersangka di KPK.

"Dulu sampai Presiden SBY (disebut menerima aliran dana korupsi), macam-macam kan banyak betul di kasusnya Nazarudin. Tapi kan tidak apa-apa juga sampai sekarang," ujar Mahfud.

"Artinya, menurut saya itu hanya semacam ritual penuntutan oleh KPK ya, bahwa memang harus disebut biar jelas. Disebut kan belum tentu bersalah. Hanya dikatakan menerima uang, belum tentu korupsi," lanjut dia.

(baca: Hanafi Minta KPK Evaluasi Jaksa yang Sebut Nama Amien Rais di Sidang Alkes)

Amien Rais dan sejumlah elite PAN bereaksi atas fakta persidangan terdakwa Siti Fadilah Supari.

PAN mengirim perwakilan ke KPK untuk meminta penjelasan soal penyebutan nama Amien.

Adapun Amien tidak secara tegas menyatakan menerima atau tidak aliran dana tersebut saat menyampaikan klarifikasi.

Amien menyebutkan bahwa kejadian pada Januari hingga Agustus 2007 lalu, berdasarkan ingatannya, dia mengaku menerima bantuan dana operasional dari Soetrisno Bachir. Soetrisno Bachir merupakan mantan Ketua Umum DPP PAN.

Ia menegaskan akan menghadapi hal ini dengan tegas dan berani.

"Kalau kejadian sepuluh tahun lalu diungkap dengan bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur dan tegas," ucap Amien.

Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menuding ada pesanan pihak tertentu yang mendorong jaksa KPK memunculkan nama Amien Rais dalam persidangan.

(baca: PAN Utus Anak Amien Rais Gabung Pansus Hak Angket KPK)

Belakangan, Amien mendorong penguatan Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR.

PAN yang awalnya menolak penggunaan hak angket lalu berubah sikap dengan mengirimkan perwakilan ke Pansus.

Kompas TV Amien Rais Klarifikasi Keterlibatan dalam Korupsi Alkes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com