Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KPK soal Aliran Dana yang Munculkan Nama Amien Rais

Kompas.com - 05/06/2017, 23:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan aliran dana yang masuk ke rekening salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, kepada utusan Amien yang mendatangi Gedung KPK hari ini.

Adapun politisi PAN yang menjadi utusan Amien Rais yang datang di antaranya Drajad Wibowo, Hanafi Rais, dan Idrus Sambo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses persidangan, KPK menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti.

Tentu saja, kata dia, selain mengungkap indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan alat kesehatan yang dilakukan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, KPK juga perlu mengurai pihak-pihak yang berkaitan dengan aliran dana tersebut.

"Maka kami menemukan, setelah ada pembayaran dari Depkes ke Indofarma, kemudian ada pembayaran dari Indofarma ke PT Mitra Medidua. Kemudian ada dana pada rekening salah satu saksi, dan itu diakui oleh saksi," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin sore (5/6/2017).

Febri menambahkan, rekening saksi ini juga merupakan rekening dari Yayasan Soetrisno Bachir Foundations. Di dalam fakta persidangan, dari rekening itu pula ada bukti transfer rekening ke sejumlah pihak.

(Baca juga: Soetrisno Bachir Sebut Tak Ada Aliran Dana Alat Kesehatan, Hanya Pinjaman)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Politisi PAN Dradjad Wibowo (dua kanan) memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017). Perwakilan ini direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
Bahkan, lanjut Febri, dari fakta persidangan KPK juga menemukan ada aliran dana lain sebelumnya, yang masuk ke rekening tersebut.

"Ini penting kami sebut karena KPK tidak bisa menyembunyikan fakta persidangan," ucap Febri.

"Tadi kami sampaikan ke Drajad Wibowo dan empat orang lain, konstruksi dana seperti itu. Aliran dana yang kami ungkap berdasarkan bukti yang ada di persidangan," ujarnya.

(Baca juga: Kepada Utusan Amien Rais, KPK Jelaskan soal Aliran Dana Korupsi Alkes)

Febri mengakui, kasus ini cukup panjang jika ingin dilihat dari aliran dananya. Sebab, pada mulanya kasus ini merupakan hasil kerja sama antara Kepolisian dengan KPK.

Namun, setelah diambil alih oleh KPK, dan dilakukan investigasi, ditemukanlah bukti-bukti baru. Atas dasar itu, KPK tidak bisa hanya berhenti pada mengungkap penyelewengan pengadaan alat kesehatan saja.

"Karena kami menemukan bukti, fakta-fakta bahwa terkait pengadaan itu ada dimensi lain, pihak yang diduga diperkaya di sini," kata Febri.

"Fakta persidangan yang muncul, dari keterangan salah satu saksi yaitu ada penunjukkan langsung," ucapnya.

Kompas TV Jurnalis Kompas TV, Maharani berkesempatan berbincang dengan Dradjad Wibowo seusai mengunjungi KPK siang tadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com