Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis 1998 Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Amien Rais dalam Kasus Alkes

Kompas.com - 07/06/2017, 15:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan aktivis reformasi 1998 yang tergabung dalam organisasi Rumah Gerakan 98 mendatangi gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/6/2017).

Mereka membawa dua buah poster bergambar mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Di kedua poster tersebut juga terpampang kalimat yang menyatakan dukungan kepada KPK agar mengusut dugaan keterlibatan Amien Rais dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

(baca: PAN Utus Anak Amien Rais Gabung Pansus Hak Angket KPK)

Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Halolo mengatakan, kedatangan pihaknya untuk memberikan dukungan kepada KPK dan mendesak agar berani mengusut dugaan keterlibatan Amien Rais dalam kasus tersebut.

"Kami mendesak KPK untuk mendalami dan memproses Amien Rais yang menerima aliran dana yang diduga sebagai hasil korupsi proyek pengadaan alat kesehatan," ujar Bernard usai bertemu dengan pimpinan Humas KPK di gedung KPK, Jakarta (7/6/2017).

Selain itu, Bernard juga berharap seluruh tokoh dan elemen masyarakat bersama-sama mengawal KPK terkait adanya potensi intimidasi setelah Jaksa KPK mengungkap fakta persidangan terkait Amien Rais.

(baca: Datangi DPR, Amien Rais Mengaku Bahas Pansus Angket KPK)

Berdasarkan fakta persidangan, jaksa KPK mengungkapkan bahwa Amien menerima enam kali pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 600 juta.

"Saya juga menyerukan kepada masyarakat agar menjaga KPK dari intimidasi oleh sekelompok orang yang menolak tunduk pada penegakan hukum," tegasnya.

Menurut jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais.

(baca: Amien Rais: Saya Enggak Takut Diusut)

Dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap PAN.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com