Patrialis Akbar Minta Draf Putusan MK Dimusnahkan

Kompas.com - 05/06/2017, 15:49 WIB

Abba Gabrillin

Penulis

Lihat Foto

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Patrialis Akbar ketika menjabat Hakim Konstitusi diduga membocorkan draf putusan tentang perkara uji materi yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi.

Draf tersebut diberikan kepada Basuki Hariman, yang kemudian menyerahkan uang suap kepada Patrialis.

Tak lama setelah draf tersebut diserahkan kepada Basuki, Patrialis memerintahkan agar draf tersebut segera dimusnahkan.

(baca: Patrialis Akbar Terima 10.000 Dollar AS untuk Umrah)

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Basuki Hariman yang merupakan pemilik CV Sumber Laut Perkasa.

"Patrialis menyampaikan pesan agar draf putusan tersebut segera dimusnahkan," ujar jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/6/2017).

Menurut jaksa, awalnya pada 5 Oktober 2016, di Jakarta Golf Club Rawamangun, dilakukan pertemuan antara Basuki Hariman, Patrialis, dan orang dekat Patrialis bernama Kamaludin.

(baca: Sebagian Uang Suap kepada Patrialis Digunakan untuk Main Golf)

Selain itu, ada pihak swasta bernama Ahmad Gozali.

Pada pertemuan itu, Basuki menanyakan perkembangan permohonan uji materi Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 kepada Patrialis Akbar.

Kemudian, Patrialis menyampaikan bahwa draf putusannya sudah ada.

Setelah itu, Patrialis menyerahkan satu bundel draf putusan perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 kepada Kamaludin, yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon uji materi.

Setelah Patrialis pergi meninggalkan tempat tersebut, Kamaludin selanjutnya menyerahkan draf putusan itu kepada Basuki.

Namun, setelah Basuki meninggalkan lokasi, Patrialis menghubungi telepon genggam milik Ahmad Gozali guna dapat berbicara dengan Kamaludin.

Patrialis kemudian menyampaikan pesan agar draf putusan tersebut segera dimusnahkan.