JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menetapkan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani sebagai tersangka hanya dengan satu alat bukti.
Hal tersebut disampaikan KPK dalam eksepsi di sidang praperadilan Miryam terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2017).
KPK menyatakan, penetapan Miryam sebagai tersangka adalah sah dan telah memenuhi bukti permulaan yang telah cukup.
Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dengan lebih dari dua alat bukti.
Pengacara: Hanya Pakai Satu Bukti, Penetapan Tersangka Miryam Tak Sah
Pertama, alat bukti surat meliputi berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam sebagai saksi, tulisan tangan Miryam saat dimintai keterangan dalam tahap penyidikan, konsep dan revisi BAP oleh Miryam.
Kemudian alat bukti saksi, yang meliputi beberapa orang dan telah dituangkan dalam BAP Miryam antara lain saksi Elza Syarief dan saksi Yosep Sumartono dalam perkara Irman dan Sugiharto.
KPK juga menyampaikan punya alat bukti petunjuk meliputi rekaman video persidangan perkara Irman dan Sugiharto, rekaman pemeriksaan Miryam di tahap penyidikan.
"Berdasarkan hal tersebut, dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka diterbitkan tanpa dua alat bukti yang sah adalah tidak benar dan tidak berdasar," kata Setiadi, di persidangan praperadilan di PN Jaksel.
Miryam S Haryani: Saya Kan Kooperatif, Kok Dibikin DPO?
Bukti lain, yakni Miryam telah ditetapkan tersangka lewat sprindik Nomor : Sprin.Dik-28/01/04/2017 tanggal 15 Aprio 2017 dan sudah dilakukan beberapa tindakan terhadap Miryam seperti menahan dan memeriksa sejumlah saksi.
Dengan demikian, lanjut Setiadi, penetapan Miryam sebagai tersangka secara yuridis telah memenuhi ketentuan undang-undang dan hukum acara yang berlaku karena terdapat lebih dari dua alat bukti.
Sebelumnya, Aga Khan, salah satu pengacara Miryam menilai KPK tidak sah menetapkan kliennya sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hal tersebut disampaikan Aga saat membacakan permohonan prapradilan Miryam di PN Jaksel, Senin (15/5/2017).
Aga mengatakan, sesuai keputusan MK Nomor 21/PPU-XII/2014, dalam memutuskan tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka minimal dua alat bukti.
Dalam pasal 184 KUHP, lanjut Aga, alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
Namun, pihak pengacara Miryam menganggap KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka hanya dengan satu alat bukti yakni berdasarkan keterangan pengacara Elza Syarief.
Karena tanpa dua alat bukti yang sah, pengacara Miryam menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
