Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik Enam Kapolda, Kapolri Ungkit soal Kewenangan Diskresi

Kompas.com - 28/04/2017, 09:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran kepolisian, khususnya yang mengantongi senjata, untuk berhati-hati menggunakan kewenangan diskresi.

Hal itu disampaikan Tito seusai melantik enam Kapolda dan Kepala Divisi Humas Polri.

Tito mencontohkan peristiwa penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau dan kejadian penembakan seorang anak oleh ayahnya yang merupakan polisi.

"Saya melihat akar yang sangat penting mengenai kemampuan untuk menguasai kewenangan diskeresi," ujar Tito di Rupataman Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Kewenangan diskresi merupakan kewenangan Polri untuk menilai suatu peristiwa dan menentukan tindakan yang harus diambil secara cepat dan tepat.

(Baca: Kapolda Sumsel Akui Penembakan Mobil Satu Keluarga Tak Sesuai Prosedur)

Terutama dalam menghadapi situasi saat bertemu dengan pelaku kejahatan. Jika keadaan mengancam diri sendiri dan orang lain, polisi diperbolehkan menembak pelaku.

Tito meyakini semua memahami kewenangan tersebut.

"Tapi praktiknya banyak yang tidak paham. Kewenangan diskresi butuh syarat, kemampuan menilai situasi, menentukan opsi tindakan, dan mengambil keputusan opsi yang diambil," kata Tito.

Tito mengatakan, jika polisi menguasai diskresi dengan baik, akan mendapat apresiasi dan penghargaan.

Namun, sebaliknya, jika anggota punya kemampuan menilai situasi yang lemah, akan berakibat buruk bagi dirinya maupun orang lain.

"Yang terjadi bahwa Polri kaki kanan di kuburan, kaki kiri di penjara," kata Tito.

"Kita bertindak berlebihan, maka akan berakibat hukum. Tapi kalau seandainya underestimated, salah ambil langkah, tidak gunakan kewenangan sehingga terganggu keselamatan diri dan orang lain, akan berakibat masuk kuburan," lanjut dia.

Tito menganggap, apa yang terjadi di Bengkulu dan Lubuk Linggau jangan sampai jadi peristiwa yang biasa.

Kejadian itu harus jadi momentum untuk mengevaluasi kewenangan diskresi, terutama polisi yang bertugas di lapangan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com