Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anda Terlewat Info soal Isu Nasional? Ini 5 Berita Populer Kemarin

Kompas.com - 31/03/2017, 05:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan nasional sepanjang Kamis (30/3/2017), didominasi kasus dugaan korupsi e-KTP yang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Banyak fakta muncul dalam sidang yang menghadirkan sejumlah saksi tersebut.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah rencana aksi demo pada siang hingga petang nanti.

Aksi demo 313 itu masih terkait kasus calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menoda agama.

Berikut rangkuman dua peristiwa itu dan berita lainnya yang mungkin belum Anda ikuti pada Kamis kemarin.

1. Pengakuan Miryam kepada penyidik KPK

Persidangan kasus korupsi e-KTP pada Kamis kemarin, menghadirkan penyidik KPK yang sempat memeriksa mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani

Salah satu Penyidik KPK, Novel Baswedan mengaku, Miryan ketika diperiksa menyebut adanya ancaman dari anggota DPR.

Ancaman itu agar Miryam menutupi kasus suap sejumlah anggota DPR dalam proyek e-KTP.

KPK sempat menawarkan perlindungan, tetapi Miryam menolak. Untuk selengkapnya bisa dibaca beritanya disini.

Menurut penyidik, dalam pemeriksaan, Miryam mengaku menerima duit dan tahu soal pemberian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, hasil korupsi e-KTP.

Penyidik KPK dihadirkan di persidangan karena Miryam mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan.

Atas keterangan penyidik KPK itu, kepada majelis hakim, Miryam tetap membantah keterangannya sendiri dalam BAP.

Baca juga berita:

- KPK Miliki Bukti Miryam Terlibat Kasus Korupsi Selain E-KTP
- Penyidik: Miryam Takut Serahkan Uang E-KTP ke KPK karena Diancam
- KPK Miliki Bukti Miryam Terlibat Kasus Korupsi Selain E-KTP
- Jaksa KPK Minta Miryam S Haryani Ditahan atas Dugaan Keterangan Palsu

Dalam persidangan muncul juga keterangan siapa mereka yang diduga mengancam Miryam. Ada lima anggota DPR yang disebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com