JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai tak wajar persentase golput di Pilkada DKI putaran pertama.
Menurut Hasto, semestinya jumlah golput tak mencapai 22 persen sebab berdasarkan data internal PDI-P, antusiasme warga Jakarta terhadap Pilkada DKI sangat tinggi.
"Kami melihat golput 22 persen punya makna dua yakni 10 persen golput sisanya aspek teknis. Kami berpegang pada amanat konstitusi, harus dijamin hak konstitusional, dan tidak boleh tak dipenuhi hanya dengan masalah teknis administrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2017).
(Baca: Golput 22,9 Persen, Golkar Sebut Ahok Berperan Gerakkan Pemilih)
Karena itu, Hasto menyatakan, PDI-P akan mengadvokasi mereka yang tak mendapatkan hak pilihnya di putaran pertama.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia telah menginstruksikan jajaran pengurus PDI-P di Jakarta untuk menyampaikan protes dan melaporkannya ke Badan Pengawad Pemilu (Bawaslu).
Ia menambahkan, penyelenggara pilkada lebih terpaku pada hal teknis ketimbang melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
(Baca: Pemilih Terpaksa Golput Tuntut Jaminan)
"Saya telah bicara langsung melalui telepon kepada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) karena soal penanggungjawab pilkada tentu saja pemerintah yang ada di Kemendagri yang harus memperbaiki," ucap Mega.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
