Pimpinan Komisi III: Hakim MK Harus Diawasi, tetapi Tak Hierarkis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menyatakan hakim Mahkamah Konstitusi perlu diawasi kinerjanya agar tak ada celah korupsi dalam menghasilkan putusan hukum.

Hal itu disampaikan Benny menanggapi pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat yang menyatakan badan peradilan tak perlu diawasi.

"Di negara demokrasi, tak ada institusi yang tak diawasi. Tetap harus ada sistem pengawasan. Hanya soal bahasa saja," kata Benny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

"Memang peradilan itu tidak boleh tunduk pada pengawasan yang hierarkis. Itu penting untuk menjaga independensi. Tapi bukan berarti tak diawasi. Tetap diawasi lewat komisi etik," lanjut Benny.

(baca: Ketua MK: Badan Peradilan Tidak Boleh Diawasi)

Lewat komisi etik, hakim MK diawasi agar tetap independen dalam menghasilkan putusan.

Benny juga menyatakan, tak perlu dibentuk badan inspektorat untuk mengawasi hakim MK. Karena badan inspektorat yang bersifat mengikat secara hierarkis. Hal itu akan membuat kinerja hakim tak independen.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, untuk mengembalikan kepercayaan publik, penanganan perkara di MK juga harus transparan dan akuntabel.

(baca: Menkumham: Mundurnya Patrialis Percepat Proses Seleksi Hakim MK)

"Bahwa ada perbedaan pandangan dalam sidang itu biasa. Yang penting menjaga independensi dan transparansi itu yang penting. Apapun proses kerja di MK harus transparan sehingga semua pihak bisa mengetahui dan ikut mengawasi," lanjut Benny.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebelumnya mengatakan bahwa lembaga peradilan, termasuk MK, tidak boleh diawasi.

(Baca: Mahfud MD: Kalau Patrialis Terbukti Terima Suap, Dia Orang Rakus)

Hal ini diungkapkan Arief menanggapi usulan perlunya lembaga yang berperan mengawasi kinerja hakim-hakim di MK.

"Ya bukan mekanisme pengawasan. Jadi sekali lagi, saya tidak setuju dengan istilah pengawasan, karena badan peradilan tidak boleh diawasi," ujar Arief usai rapat bersama Komisi III DPR RI di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).