JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa banyak organisasi internasional yang terbilang unik, namun keanggotaannya tetap diikuti Indonesia.
Keikutsertaan itulah yang tengah dievaluasi pemerintah, lantaran sebagian dianggap kurang menguntungkan Indonesia.
"Banyak organisasi-organisasi yang rada-rada mungkin kurang penting atau aneh saja, contohnya organisasi hansip internasional, organisasi ilmiah apa, macam-macam lah yang aneh," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (23/12/2016).
Evaluasi, kata dia, juga dilakukan terhadap keikutsertaan di dalam organisasi yang memiliki peran dan fungsi yang sama, hanya namanya saja yang berbeda.
"Jadi satu saja, jangan dua. Banyak-lah yang agak tidak terlalu penting,” kata Kalla.
Salah satu alasan evaluasi tersebut yaitu demi penghematan anggaran. Sebab, Indonesia perlu mengirim delegasi apabila organisasi itu menggelar kongres. Sementara, keputusan kongres tidak selamannya menghasilkan keputusan penting.
"Saya kira tidak lebih dari 10 persen daripada organisasi yang kita masuk dalam keanggotaan,” ujarnya.
Wapres memastikan evaluasi tersebut juga tidak akan memengaruhi posisi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Saat ini, Indonesia memang berupaya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Yang UN (PBB) dan organisasi di bawah UN ini kita tetap (masuk)," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam 75 organisasi internasional.
(Baca: Penghematan, Indonesia Evaluasi Keikutsertaan di 75 Organisasi Internasional)
Evaluasi dilakukan karena selain Indonesia tidak banyak aktif dalam organisasi tersebut. Selain itu, biaya yang harus dianggarkan tiap tahunnya juga besar.
"Intinya kalau memang tidak diperlukan, kita akan keluar. Karena ini berkaitan dengan anggaran," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/12/2016).