Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Banyak Organisasi Dunia yang Kurang Penting Diikuti RI

Kompas.com - 23/12/2016, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa banyak organisasi internasional yang terbilang unik, namun keanggotaannya tetap diikuti Indonesia.

Keikutsertaan itulah yang tengah dievaluasi pemerintah, lantaran sebagian dianggap kurang menguntungkan Indonesia.

"Banyak organisasi-organisasi yang rada-rada mungkin kurang penting atau aneh saja, contohnya organisasi hansip internasional, organisasi ilmiah apa, macam-macam lah yang aneh," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (23/12/2016).

Evaluasi, kata dia, juga dilakukan terhadap keikutsertaan di dalam organisasi yang memiliki peran dan fungsi yang sama, hanya namanya saja yang berbeda.

"Jadi satu saja, jangan dua. Banyak-lah yang agak tidak terlalu penting,” kata Kalla.

Salah satu alasan evaluasi tersebut yaitu demi penghematan anggaran. Sebab, Indonesia perlu mengirim delegasi apabila organisasi itu menggelar kongres. Sementara, keputusan kongres tidak selamannya menghasilkan keputusan penting.

"Saya kira tidak lebih dari 10 persen daripada organisasi yang kita masuk dalam keanggotaan,” ujarnya.

Wapres memastikan evaluasi tersebut juga tidak akan memengaruhi posisi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saat ini, Indonesia memang berupaya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Yang UN (PBB) dan organisasi di bawah UN ini kita tetap (masuk)," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam 75 organisasi internasional.

(Baca: Penghematan, Indonesia Evaluasi Keikutsertaan di 75 Organisasi Internasional)

Evaluasi dilakukan karena selain Indonesia tidak banyak aktif dalam organisasi tersebut. Selain itu, biaya yang harus dianggarkan tiap tahunnya juga besar.

"Intinya kalau memang tidak diperlukan, kita akan keluar. Karena ini berkaitan dengan anggaran," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Kompas TV Amankan APBN, Indonesia Keluar dari OPEC
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com