Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Banyak yang Tidak Senang Bensin di Papua Murah

Kompas.com - 21/12/2016, 22:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui bahwa tidak mudah untuk mengubah harga bahan bakar minyak di Papua untuk setara dengan daerah lainnya di Indonesia.

Pemerintah sudah mulai berupaya untuk menurunkan harga BBM di Papua sejak awal pemerintahan atau satu setengah tahun yang lalu. Namun, upaya pemerintah baru terwujud pada Oktober 2016 lalu.

Harga BBM di sejumlah kabupaten terpencil di Papua yang semula mencapai Rp 60.000-Rp 100.000, kini bisa sama dengan Pulau Jawa, yakni Rp 6.450.

"Karena banyak yang enggak senang juga harga bensin ini murah. Karena sudah banyak yang menikmati enaknya hidup bertahun-tahun. Tidak mudah," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Salah satu cara pemerintah menurunkan harga BBM di Papua adalah dengan membeli sejumlah pesawat angkut BBM. Dengan begitu, BBM yang selama ini sulit disalurkan lewat jalur darat dan laut bisa disalurkan melalui udara.

Pertamina menghabiskan dana Rp 800 miliar untuk membeli pesawat angkut BBM itu. Namun, Jokowi memastikan Pertamina tidak akan merugi.

"Tahun ini justru saya perkiraan untungnya berlipat, lebih dari Rp 40 triliun," ucap Jokowi.

Setelah BBM, lanjut Jokowi, pemerintah juga akan berupaya menurunkan harga semen. Satu sak semen di Pulau Jawa saat ini hanya Rp 70.000 per sak. Namun, di daerah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 700.000 hingga Rp 2,5 juta.

"Nanti kita selesaikan urusan semen," ucap Jokowi. (Baca: Harga Semen Capai Rp 2 Juta per Kantong di Puncak Papua, Bagaimana Mengatasinya?)

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com