Pimpinan KPK Sebut Penindakan Korupsi di Sektor Swasta Terlambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengakui KPK terlambat dalam melakukan penindakan korupsi di sektor swasta.

Hal itu disebabkan belum adanya aturan yang melandasi penindakan tersebut.

"Terus terang KPK agak terlambat. Sampai hari ini si pemberi suap menjalankan kebijakan dari perusahaan," kata Laode di sela acara Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2016, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Laode menuturkan, KPK Hong Kong atau Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) menangani 75 persen kasus korupsi di sektor swasta.

Hal serupa juga terjadi di negara lain. KPK Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 95 persen menangani korupsi di sektor swasta.

Demikian juga KPK Malaysia atau Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC ) memiliki profil kasus korupsi sektor swasta sebesar 50 persen.

"Bukan pejabat publik dan swasta. Ini murni swasta. UU mereka boleh lakukan itu," ucap Laode.

Laode menyebutkan, penindakan korupsi di sektor swasta terbatas pada keterlibatan pejabat publik.

Sedangkan pihak swasta, yang sebagai besar dalam kasus pengadaan barang atau jasa, hanya dikenakan pasal penyuapan.

"Intinya suap. Yang kena hanya orang-orangnya saja. Tidak pernah tuntut perushaaan," ujar Laode.