Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiap Tiga Bulan, Satgas Saber Pungli Lapor ke Jokowi

Kompas.com - 28/10/2016, 16:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa seluruh perkembangan kinerja satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo secara berkala.

Menurutnya, laporan yang akan diberikan kepada Presiden nanti akan menyangkut dua hal, yakni jumlah seluruh laporan dari masyarakat dan langkah konkret atau penindakan yang sudah dilakukan oleh satgas.

"Bagaimana proses laporan dari masyarakat dan penindakan akan dilaporkan pada Presiden," ujar Wiranto saat meninjau posko satgas saber Pungli di ruang Unit Pelayanan Publik, gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

(Baca: Wiranto Optimistis Satgas Saber Pungli Mampu Tingkatkan Investasi)

Selain itu, kata Wiranto, setiap pekan satgas juga akan menjelaskan ke publik terkait jumlah pengaduan beserta tindakan yang sudah dilakukan.

Ditemui secara terpisah, Ketua Pelaksana Satgas, Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, menjelaskan, setiap tiga bulan sekali wajib melaporkan perkembangan yang dicapai dalam pemberantasan pungli kepada Presiden.

Hal tersebut secara jelas diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

"Dalam tugasnya, sesuai dengan Perpres, kami harus melaporkan perkembangan setiap 3 bulan kepada Presiden," ujar Dwi.

Untuk sementara, dalam enam bulan pertama masa kerja, satgas akan fokus dalam tugas pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana baik di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

(Baca: Tidak Ingin Dianggap Beretorika, Wiranto Perintahkan Satgas Saber Pungli Segera Bekerja)

Di sisi lain fungsi yang dimiliki satgas yakni intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi akan ditingkatkan.

Dia pun berharap setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan membentuk unit saber pungli. Dengan begitu, satgas akan lebih cepat bersinergi dalam melakukan tugas dan fungsinya.

"Jadi untuk 6 bulan pertama ini prioritasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Saya berharap tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan membentuk unit saber pungli. Mereka bisa bekerjasama dan memudahkan sinergitas pelaksanaan tugas," ungkapnya.

Kompas TV 3 PNS Dishub Ditangkap Akibat Praktik Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com