Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Pernyataan Megawati soal KPK Main Politik Tak Perlu Dikembangkan

Kompas.com - 08/09/2016, 16:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai bermain politik, tak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Hal itu dikatakannya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Dari Juru Bicara KPK kan sudah merespons itu sebagai bagian masukan dan semua terbuka dengan masukan-masukan. Tak perlu kita kembangkan lebih lanjut," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa PDI-P tak pernah mencampuradukkan politik dan hukum.

(Baca: Megawati: KPK Sekarang Main Politik)

PDI-P, lanjut dia, selalu bicara mengenai hukum yang berkeadilan, mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Siapapun tak boleh lakukan intervensi dan melakukan pendekatan politik kekuasaan. Itu yang selama ini ditunjukkan Ibu Mega. Misalnya kasus 27 Juli, dia tidak intervensi karena ada putusan pengadilan koneksitas," ucap Hasto.

Pernyataan bahwa KPK bermain politik disampaikan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan Sekolah Partai PDI-P di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9/2016).

"KPK itu sekarang main politik. KPK itu dulu saya yang bikin loh," ujar Megawati.

Namun, Mega tidak menjelaskan lebih jauh maksud pernyataan "main politik" tersebut.

KPK membantah pernyataan Megawati.

"Insya Allah KPK tetap istiqomah dalam pemberantasan korupsi, tanpa campur tangan politik," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Menurut Priharsa, KPK tidak akan terpengaruh dengan situasi politik dalam setiap penanganan perkara hukum. Hal itu termasuk pada perkara hukum yang melibatkan politisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com