Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 29/08/2016, 13:44 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga provinsi ini memiliki potensi pelanggaran serta tingkat kerawanan yang tingg, dilihat dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi Pilkada 2017. 

"Adanya indikasi potensi kerawanan signifikan di ketiga daerah ini yang perlu diperhatikan, diantisipasi, serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan," ujar Daniel saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Tiga provinsi dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari IKP yang disusun Bawaslu. IKP mencakup 101 daerah yang terbagi dalam tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.

Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Berdasarkan data IKP, Papua Barat menjadi daerah yang tingkat kerawanannya paling tinggi dengan total skor 3.381.

(Baca: Bawaslu Umumkan Indeks Kerawanan Pilkada 2017 pada 29 Agustus)

Menurut Daniel, tingginya tingkat kerawanan pilkada di Papua Barat disebabkan keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu.

"Keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu di Papua Barat menjadi faktor dominan atas kerawanan pilkada di sana," kata Daniel.

Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi kedua dengan skor 3.327. Tingkat kerawanan masing-masing dimensi di Aceh relatif setara.

"Semua pihak, baik penyelenggara, calon kepala daerah, dan partisipan pemilu berpotensi menimbulkan kerawanan dengan kategori tinggi," lanjut Daniel.

Sedangkan Banten memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan skor 3.147. Aspek kontestasi menjadi dimensi kerawanan paling tinggi di Banten. Menurut Daniel, hal ini disebabkan adanya hubungan kekerabatan antar calon kepala daerah berpotensi dalam Pilkada Banten.

"Adanya hubungan kekerabatan antarcalon yang berpotensi dalam Pilkada Banten menjadi faktor determinan dalam tingkat kerawanan daerah ini," tandas Daniel.

Selain ketiga daerah tersebut, Provinsi Sulawesi Barat (2.36), DKI Jakarta (2.29), Bangka Belitung (2.29), dan Gorontalo (2.01) menyusul dalam IKP 2017 dengan tingkat kerawanan sedang.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com